Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengkritik Penilaian Nasional Berbasis Komputer (ANBK). Menurutnya, masih banyak yang menganggap ANBK sama dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Masyarakat masih bingung antara UNBK dan ANBK. Memori publik lebih banyak dengan ANBK

dibandingkan dengan deklarasi UNBK, Sabtu (9 November 2021).
Baca juga:
Siswa SMP-SD di Cimahi memulai simulasi penilaian nasional secara komputerisasi

Heru mengatakan permasalahan klasik muncul ketika pelaksanaan Penilaian Nasional (AN) dibakukan dengan mode full online dan semi online dan berbasis komputer. Menurutnya, kendala infrastruktur dan jaringan, serta kemauan siswa untuk mengelola komputer menjadi kendala pelaksanaan ANBK bagi sekolah-sekolah di daerah.

“Situasi dengan pandemi COVID-19 yang meniadakan pembelajaran tatap muka

(PTM), patut dipertanyakan. ANBK sangat sulit diterapkan di tingkat dasar dan/atau sekolah di daerah terpencil atau di tempat-tempat kosong,” ujarnya.
Baca juga:
17 aturan peserta Asesmen 2021 yang perlu diketahui mahasiswa!

Heru khawatir data yang digunakan untuk menentukan jenjang pendidikan di Indonesia tidak valid jika ANBK dipaksakan. Selain itu, kata Heru, ANKB akan digunakan sebagai dasar evaluasi pendidikan Indonesia.

“Jika ANBK diberlakukan pada titik ini, FSGI khawatir data yang diperoleh tidak akan cukup valid untuk menilai tingkat kualitas pendidikan Indonesia. Selain itu penerapan ANBK saat ini dijadikan sebagai dasar pendidikan Indonesia, data yang diterima sangat minim, maka akan mudahkah Kemendikbud untuk memperbaiki diri di tahun 2015? “Dia berkata.
Baca juga:
Persiapan untuk penilaian nasional

Heru menjelaskan, ada persoalan lain terkait pelaksanaan ANBK. Persoalannya, sekolah harus melaksanakan PTM dan harus melalui proses seleksi yang ketat untuk bisa melakukan ANBK.

Polemik muncul ketika DKI Jakarta menerapkan kewajiban memperkenalkan PTM

sebagai prasyarat ANBK. Sekolah di Jakarta harus melalui proses seleksi dengan kewajiban mengikuti pelatihan blended learning sebagai salah satu indikator kesiapan PTM,” ujarnya.
Baca juga:
4 Hal Yang Harus Dilakukan Orang Tua Untuk Ujian Nasional

Menurut Heru, seleksi kesiapan COVID-19 itu penting dan perlu. Namun jika hanya dilakukan dengan menggunakan formulir yang diisi secara online tanpa pemeriksaan di lapangan atau tanpa pemeriksaan substantif, tentu tidak sah. Yang mengejutkan Heru adalah ketika hasil seleksi progres sekolah harus dipadukan dengan hasil pelatihan guru kesiapan PTM yang dilakukan berbasis modul secara online.

“Dalam hal ini, FSGI menilai Dinas Pendidikan DKI Jakarta tampaknya mengejar ketertinggalan persiapan PTM untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta,” tambahnya.

Heru melanjutkan, ada beberapa hal lain yang perlu dipertanyakan. Salah satunya ketika dinas pendidikan DKI telah menyerahkan proses pelatihan kesiapan PTM kepada pihak eksternal dan diberi ruang untuk menentukan surat keterangan berhenti sekolah dalam kesiapan PTM.

“Hal ini menjadi perdebatan karena tentunya alasan memilih lembaga eksternal bukan karena mereka memiliki pengalaman, karena mereka yang memiliki pengalaman tentu saja hanya sekolah formal yang berjuang dengan pandemi dan membantu siswa dengan berbagai masalah”, tukang kunci.

Baca Juga :

nac.co.id
futsalin.id
evitdermaclinic.id
kabarsultengbangkit.id
journal-litbang-rekarta.co.id
jadwalxxi.id
gramatic.id
tementravel.id
cinemags.id
streamingdrama.id
snapcard.id
katakan.id
cpdev.id